Jumlah Penyuluh Pertanian di Yogyakarta Minim

Minimnya jumlah penyuluh pertanian, memberikan dampak bagi hasil produksi pertanian. Penyuluh menjadi satu- satunya pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha dan pelaku utama. Keberadaan penyuluh sendiri sangatlah penting, karena menentukan bagaimana keberhasilan suatu program pertanian.

Penting halnya untuk memperkuat fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan mengoptimalkan peran dari penyuluh pertanian.”Sekarang ini jumlah penyuluh PNS di Yogyakarta sebanyak 256 orang. Tentu saja ini adalah jumlah yang sedikit,” kata Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S, Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di STPP Yogyakarta, pada Rabu (9/8).

Minimnya jumlah penyuluh di DIY membuat tiap personel menanggung sekitar dua puluh kelompok tani. Padahal, yang ideal adalah seorang penyuluh memegang 8 sampai 16 kelompok tani. Dari data yang ada, Kabupaten Gunung Kidul adalah daerah yang membutuhkan banyak penyuluh. Selanjutnya diikuti oleh Kulon Progo, Sleman, dan Kota.

Banyaknya para penyuluh asal DIY yang enggan untuk tampil di media juga membuat perkembangan pertanian menjadi terganggu. Padahal, para penyuluh ini memiliki kinerja yang bisa dikatakan baik. Mereka lebih senang untuk bekerja diam-diam daripada disebarluaskan oleh media. Seperti yang dikatakan oleh Momon, ada dua poin yang perlu diperhatikan dalam bekerja. Yang pertama adalah bekerja yang terbaik dan yang kedua adalah menunjukkan eksistensi. “Kalau kerja tapi tidak terlihat hasilnya (eksistensinya), untuk apa?” lanjutnya.

Setiap penyuluh pertanian diminta untuk bekerja dengan maksimal tidak peduli dimana mereka ditugaskan. Ada berbagai masalah pertanian di Indonesia seperti lahannya yang sempit, kurangnya modal, bahkan aspek pendidikan. Sehingga besar peranan penyuluh untuk mengembangkan para petani.

Perkembangan teknologi juga harus ditanggapi dengan serius di dunia pertanian. Untuk meningkatkan eksistensi penyuluhan, BPP memanfaatkan simluhtan dan cyberextension. Dengan ini, berbagai informasi terkait kepemilikan tanah, luas lahan, dan jenis komoditas bisa diketahui dengan tepat.

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara untuk menerapkan penggunaan Kartu Tani. Kartu ini memuat berbagai informasi penting seperti informasi panen, kebutuhan saprotan, informasi lahan, bahkan juga bisa menjadi kartu debit untuk menerima subsidi, tabungan, dan pinjaman.

Awal mula dirilisnya Kartu Tani ini bertujuan untuk mengantisipasi sasaran yang meleset dalam memberikan berbagai bantuan di bidang pertanian seperti subsidi untuk para petani. Subsidi ini pada akhirnya membidik sasaran yang kurang tepat. Ini dikarenakan pembagian subsidi dilakukan dengan sistem tertutup.

Tantangan baru juga muncul, karena generasi muda yang enggan untuk terjun ke dunia pertanian. Ini membuat tidak adanya regenerasi baik untuk petani maupun untuk penyuluh. “Ke depannya, kami akan mengadakan berbagai program untuk melakukan regenerasi pada penyuluh dan petani sehingga anak muda tertarik untuk terjun dalam dunia pertanian,” kata Ir. Arofa Noor Indriyani, M.Si, Kepala Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan DIY.

Adanya penyuluh petani juga diharapkan mampu membuat berbagai harga komoditas pertanian bisa lebih stabil sehingga antarsatu kabupaten dengan kabupaten lain tidak akan terjadi ketimpangan yang ekstrim. Peran penyuluh diharapkan benar-benar mampu untuk meningkatkan dan memotivasi petani untuk mengasilkan produk yang lebih bagus lagi.

sumber https://www.harianbernas.com/45479-produksi-pertanian-kurang-maksimal-karena-jumlah-penyuluh-pertanian-di-yogyakarta-minim.html

 
 

More Posts in Berita

 
 

Share this Post



 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *