Sosialisasi Perpajakan STPP Jurluhtan Didukung KPP Pratama Yogyakarta

0
276

Dinamisasi aturan perpajakan yang selalu menuntut perubahan di samping perubahan pemangku jabatan bendahara, Sekolah Tinggi Penyuluhan Peternakan – STPP Magelang melakukan ´sosialisasi perpajakan´ di lingkup internal kepada bendahara dan pejabat/petugas terkait untuk meningkatkan kepatuhan dalam rangka mengamankan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.

Sosialisasi perpajakan diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Yogyakarta, Sugeng Rahwono; dan dibuka oleh Kepala Bagian Administrasi STPP Magelang, Irwan Johan Sumarno; yang dihadiri oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK), pelaksana surat perintah membayar (SPM), bendahara penerimaan dan pengeluaran, unit pelayanan pengadaan (ULP), dan pemegang uang muka kerja (PUMK).

“Kami menyampaikan terima kasih atas antusias para pelaksana keuangan di lingkup STPP Magelang, yang menunjukkan komitmen dan keinginan para peserta untuk sadar dan patuh terhadap perpajakan,” kata Irwan JS yang hadir mewakili Ketua STPP Yogyakarta, Ali Rachman di Yogyakarta, Selasa (6/2).

Menurutnya, STPP Magelang sangat mendukung sosialisasi aturan perpajakan kepada bendahara dan pejabat/petugas terkait sehingga dapat mencegah dan meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan aturan perpajakan.

Sugeng Rahwono mewakili Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan RI mengapresiasi inisiatif dan kerjasama para pejabat/petugas terkait perpajakan di STPP Magelang untuk mendukung program pemerintah, khususnya KPP Pratama Yogyakarta melakukan pencerahan perpajakan kepada sektor bendaharawan untuk meningkatkan kepatuhan.

Sebagaimana diketahui, penerimaan perpajakan di RAPBN 2018 dipatok di angka Rp1.609,3 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan APBN Perubahan 2017 senilai Rp1.472,7 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut salah satunya ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp852,9 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp535,3 triliun.

Adapun kebijakan secara umum yang bakal ditempuh pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak di antara lain dengan optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang up to date dan terintegrasi.

“Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak,” kata Sugeng Rahwono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here