Pelayanan Publik, Polbangtan YoMa Jaring Masukan Rumuskan Standar

0
165

Perguruan tinggi vokasi pertanian, Polbangtan YoMa menjaring masukan dari internal maupun mitra kerja dan alumni sebagai ´pengguna jasa´ melalui public hearing sebagai bagian dari proses perumusan ´Standar Pelayanan Publik´ disingkat SPP untuk menindaklanjuti SK Direktur Polbangtan YoMa No 25/Kpts/OT.140/I.8/01/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik.

Hal itu dikemukakan Direktur Polbangtan YoMa Dr Rajiman pada ´public hearing´ di kampus jurusan pertanian Yogyakarta, Rabu [29/5] dihadiri lebih 50 peserta di antaranya para pimpinan dari Disnak Keswah Pemprov Jateng, Saiful Lade; Balai Karantina Yogyakarta, Ismah Harusaty; Disnakan Kabupaten Temanggung, Nur Falah; dan para koordinator Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Turut hadir Wakil Direktur I Polbangtan YoMa, Dr Ananti Yekti SP MP; Wakil Direktur II Drh Yudiani Rina Kusuma MP; dan Kabag Umum, Irwan Johan Sumarno.

“Kegiatan pelayanan publik di Polbangtan YoMa mengacu pada ISO 9001:2015. Seluruh kebutuhan terkait pelayanan publik dialokasikan dalam DIPA dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian [RKAKL] TA 2019,” kata Dr Rajiman.

Menurutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi [Monev] pelayanan publik mengacu pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM), indeks pengukuran nilai dan budaya kerja [IPNBK], penyempurnaan standar operasional prosedur [SOP], Surveilance ISO 9001: 2015, audit internal, dan public awareness pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang [Polbangtan YoMa].

“SPP bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kuantitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” kata Dr Rajiman.

Dia mengingatkan SPP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat mewujudkan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur.

Wakil Direktur II Drh Yudiani Rina Kusuma MP mengatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan yang memuat sekurang-kurangnya 14 komponen standar pelayanan, serta menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

“Prinsip standar pelayanan meliputi sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan,” kata Wadir II Polbangtan YoMa.

Maklumat Pelayanan dimaksud adalah “Sanggup menyelenggarakan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar mutu pendidikan, apabila tidak menepati janji, kami menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan.” [Asnuri]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here