You Are Here: Home » Unit » Unit SPI dan SPMI » Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1.1. Pendahuluan

Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Oleh karena itu struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan menetapkan struktur pengawasan horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91 ayat 1). Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 3). Struktur Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu perguruan tinggi, masyarakat/ stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi.

1.2. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan Tinggi bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.3. Sasaran

Sasaran dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terciptanya sinergi antara Pangkalan Data Perguruan Tinggi Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan.

2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur oleh pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan ini mencakup mulai dari perencanaan, penerangan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam SPMI meliputi landasan ideal penjaminan mutu akademik, pelaksanaan penjaminan mutu, evaluasi diri, audit internal dan koreksi. Pelaksanaan SPMI akan mencapai hasil yang optimal apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu apabila disertai dengan komitmen, perubahan paradikma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu.

Pelaksanaan SPMI dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Apabila hasil audit yang dilakukan terhadap standar mutu pembelajaran menunjukkan hasil positif maka standar mutu berikutnya harus dinaikkan. Sedangkan apabila hasil evaluasi negative maka harus segera dilakukan tindakan agar standar mutu dapat dicapai.

2.2. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem penjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan melalui 3 sub sistem yaitu : (i) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional yang merupakan kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah, (ii) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dan (iii) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berupa kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri diluar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

2.3. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu

2.3.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2.4. Visi Sistem Penjaminan Mutu

Visi dalam SPMI harus merupakan pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaan keadaannnya dimasa depan ( kurun waktu 10 atau 20 tahun kedepan). Yang ingin diwujudkan, walaupun pada saat visi dirumuskian gambaran tersebut terlihat sesuatu yang mustahil dicapai, namun di kemudian hari ternyata visi tersebut mampu menjadi sumber inspirasi bagi seluruh sumber daya di sebuah institusi

2.5. Misi Sistem Penjaminan Mutu

Misi dalam SPMI adalah sebuah pernyataan tentang keadaan, situasi, posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan/atau di masa dating namun dalam jangka waktu pendek sekitar 2 atau 5 tahun kedepan. Misi biasanya berisi uraian tentang tugas pokok, pelaksanaan kegiatan institusi, keluaran/hasil dan keberadaan/posisi institusi.

Visi dan Misi adalah dokumen dari sebuah proses perencanaan strategis perguruan tinggi. Pernyataan visi, misi dan tujuan akan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu didalam SPM PT, artinya isi semua standar dalam SPM Perguruan Tinggi tidak boleh bertentangan dengan visi, misi dan tujuan dari perguruan tinggi.

2.6. Tugas Sistem Penjaminan Mutu

Tugas pokok yang dilaksanakan adalah merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi. Standar mutu tersebut terdiri atas

2.6.1. Delapan standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP yaitu: (i) Standar isi, (ii) Standar proses, (iii) Standar kompetensi lulusan, (iv) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) Standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) Standar pembiayaan dan (viii) Standar penilaian pendidikan.

2.6.2. Standar lain yang memiliki kriteria melampaui batas minimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas inisiatif yang dijabarkan dari visi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.7. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu

Adalah untuk menjamin eksistensi mutu perguruan tinggi tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 ayat (1) PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Jaminan eksistensi mutu ini mutlak diperlukan karena SPMI suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.
Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan),

2.8. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu

Kelembagaan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing kegitan dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah:

2.8.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional.
2.8.2. Perguruan Tinggi bersangkutan bertanggungjawab atas pengelolaan PDPT masing-masing dan pelaksanaan SPMI.
2.8.3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan SPME

2.9. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu

Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi terdiri dari 3 sub sistem yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Berdasarkan status dan ruang lingkup sub sistem sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka mekanisme SPM adalah sebagai berikut:

2.9.1. Tahapan pelaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data dan informasi tentang kegiatan masing-masing perguruan tinggi di dalam PDPT masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi berdasarkan SNP. Selanjutnya data dan informasi tersebut dikirim, dikumpulkan dan disimpan di PDT Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti. Data dan informasi tersebut terdiri dari (i) Data dan informasi tentang pemenuhan SNP yang meliputi 8 standar minimal wajib serta (ii) Data dan informasi tentang kegiatan yang melampaui ke delapan SNP tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan visi, misi perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.9.2. Tahap pelaksanakan SPMI dengan menggunakan data yang telah tersimpan dalam PDPT melalui evaluasi dalam dua lingkup yaitu evaluasi diri baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standard an evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi yang bersangkutan telah melampaui ke delapan standar dalam SNP serta mengembangkan standar tersebut beserta pemenuhannya secara berkelanjutan.

2.9.3. Tahap akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi yang disebut SPME dengan ketentuan apabila perguruan tinggi tidak memenuhi delapan standar minimal dalam SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.

3.1. Pengertian Standar Mutu

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran. Agar komponen didalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar mutu Perguruan Tnggi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.
Standar mutu adalah standar atau ukuran yang ditetapkan, dilaksanakan, dikelola dan dikendalikan oleh perguruan tinggi secara maksimal sehingga menghasilkan mutu pembelajaran yang maksimal juga, Standar mutu ini disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi, serta kebutuhan pengguna terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan.
Dalam penyelenggaraannya, STPP sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan tetap berorientasi pada pengguna dengan mengacu pada mutu pola pemberdayaan masyarakat yang reformis, demokratis, partisipatif, desentralisasi, transparan, akuntael serta sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

3.2. Jumlah Standar Mutu STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta
STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta memiliki 8 standar minimal yaitu :

3.2.1 Standar Isi
STD/SPMI/A.01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
STD/SPMI/A.02 Standar Beban SKS Efektif Program Studi
STD/SPMI/A.03 Standar Muatan Kurikulum Program Studi
STD/SPMI/A.04 Standar Kalender Akademik Program Studi
3.2.2 Standar Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.01 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.02 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
STD/SPMI/B.03 Standar Penilaian Hasil Pembelajaran
STD/SPMI/B.04 Standar Pengawasan Proses Pembelajaran
3.2.3 Standar Kompetensi Lulusan
STD/SPMI/C.01 Standar Kompetensi Lulusan
3.2.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
STD/SPMI/D.01 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
STD/SPMI/D.02 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.03 Standar Kualifikasi Akademik Dosen
STD/SPMI/D.04 Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.02 Standar Sertifikasi Keahlian Dosen
STD/SPMI/D.03 Standar Sertifikasi Keahlian Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/D.04 Standar Rasio Dosen Mahasiswa
3.2.5. Standar Penilaian Pendidikan
STD/SPMI/E.01 Standar Penilaian Dosen
STD/SPMI/E.02 Standar Penilaian Institusi
3.2.6. Standar Sarana dan Prasarana
STD/SPMI/F.01 Standar Ruang Kuliah
STD/SPMI/F.02 Standar Buku dan Sumber Belajar
STD/SPMI/F.03 Standar Lahan
STD/SPMI/F.04 Standar Peralatan Pendidikan
STD/SPMI/F.05 Standar Ruang Laboratorium
STD/SPMI/F.06 Standar Alat Laboratorium dan Audio
STD/SPMI/F.07 Standar Alat Ruang Kantor
STD/SPMI/F.08 Standar Ruang Perpustakaan
STD/SPMI/F.09 Standar Ruang Pimpinan dll
STD/SPMI/F.10 Standar Tempat Ibadah dan Olah Raga
STD/SPMI/F.11 Standar Perlengkapan Lain
STD/SPMI/F.12 Standar Ruangan Lainnya
STD/SPMI/F.13 Standar Laboratorium Bengkel Kerja dan Studio
3.2.7. Standar Pengelolaan
STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Akademik
STD/SPMI/G.02 Standar Rencana Kerja Menengah
STD/SPMI/G.03 Standar Rencana Kerja Tahunan
STD/SPMI/G.04 Standar Kelola Operasi
STD/SPMI/G.05 Standar Kelola Personalia
STD/SPMI/G.06 Standar Keuangan
3.2.8. Standar Pembiayaan Pendidikan
STD/SPMI/H.01 Standar Investasi
STD/SPMI/H.02 Standar Operasional Pendidikan
STD/SPMI/H.03 Standar Personal Mahasiswa

STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta juga memiliki standar melampaui sebagai berikut:

3.2.9. Standar Melampaui
STD/SPMI/I.01 Standar Tulis Ilmiah
STD/SPMI/I.02 Standar Kehadiran Dosen
STD/SPMI/I.03 Standar Kerjasama Institusional
STD/SPMI/I.04 Standar Penelitian
STD/SPMI/I.05 Standar Peningkatan Profesionalisme Dosen dan
Tenaga Kependidikan
STD/SPMI/I.06 Standar Penulisan SAP
STD/SPMI/I.07 Standar Pelayanan Akademik
STD/SPMI/I.08 Standar Sistem Informasi Akademik
STD/SPMI/I.09 Standar BIMAK
STD/SPMI/I.10 Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
STD/SPMI/I.11 Standar Keamanan Penggunaan Laboratorium
STD/SPMI/I.12 Standar Kebersihan
STD/SPMI/I.13 Standar Pelayanan Laboratorium
STD/SPMI/I.14 Standar Pembinaan Mahasiswa
STD/SPMI/I.15 Standar Pemeliharaan Sarana
STD/SPMI/I.16 Standar Peminjaman Sarana Prasarana
STD/SPMI/I.17 Standar Pengabdian Masyarakat
STD/SPMI/I.18 Standar Publikasi Karya Ilmiah
STD/SPMI/I.19 Standar Struktur Organisasi

3.3. Penetapan Standar STPP Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta
Dalam menetapkan standar SPMI, STPP mengacu pada beberapa kriteria
a. Menjadikan visi, misi dan tujuan institusi sebagai sumber inspirasi.
b. Menggunakan rambu-rambu batasan yang tidak boleh diabaikan berupa peraturan perundang-undangan. (UU Penyuluhan Pertanian, SKKNI, PPNo. 19 Tahun 2005 tentang SNP, UU Sisdiknas, UU guru dan dosen, UU Balai Penelitian.
c. Menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal Perguruan Tinggi melalui kuesioner, narasumber, pertemuan yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni orang tua/wali mahasiswa dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan.
d. Melibatkan pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi seperti dosen, karyawan, mahasiswa untuk menghindari resistensi.
e. Menggunakanberbagai standar SPMI dari berbagai Perguruan Tinggi yang direkomendasi oleh Ditjen Dikti Kemendiknas sebagai contoh sumber inspirasi.
f. Melakukan uji publik, apa bila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengandung perwakilan dari unsure-unsur pemangku kepentingan (stake holders) perguruan tinggi.

Standar yang ditetapkan memuat visi, misi dan tujuan, rasional, subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar, definisi/istilah, pernyataan isi standar, strategi, indikator, dokumen terkait dan referensi

© 2013 Powered By STPP Yogyakarta, Team Kreatif

Scroll to top